Selasa 22 Oktober 2019, 17:55 WIB
Beberkan Kinerja 5 Tahun, Dirjen Perhubungan Laut Banggakan Tol Laut
Foto: Kemenhub Laut
Jakarta - Direktur Jenderal Perhubungan Laut R Agus H Purnomo menyampaikan dalam kurun waktu 5 tahun sejak 2014, sektor transportasi laut telah berhasil memperkuat konektivitas antarwilayah di Indonesia. Menurutnya, salah satu faktor keberhasilan tersebut karena penyelenggaraan angkutan tol laut.
"Salah satu agenda prioritas yang terdapat di Nawacita yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, serta meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional yang selama ini merupakan tujuan dari penyelenggaraan tol laut," ujar Agus dalam keterangan tertulis, Selasa (22/10/2019).
Berkaitan dengan hal tersebut, Agus juga menjelaskan beberapa capaian kinerja Pemerintah di sektor perhubungan laut dalam 5 tahun ke belakang.
"Komitmen di sektor perhubungan laut dalam membuka keterisolasian dengan memberikan dukungan aksesibilitas terhadap daerah 3TP (Terluar, Terdepan, Tertinggal, dan Perbatasan) melalui penyediaan prasarana," katanya.
Agus menjelaskan, sampai saat ini program tol laut telah memiliki 18 rute/trayek ditambah 2 rute/trayek baru di 2019 ini yang mampu menghubungkan pulau-pulau terluar sehingga distribusi barang-barang kebutuhan pokok berjalan dengan lancar hingga wilayah-wilayah terluar.
"Program ini telah berhasil mengurangi disparitas harga bahan-bahan pokok sehingga menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat di Indonesia timur," ucapnya.
Di samping itu, guna meningkatkan kapasitas prasarana transportasi laut serta dalam rangka mewujudkan pelayanan transportasi laut yang andal, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut juga telah melakukan pengembangan pelabuhan.
Menurut Agus, dalam kurun waktu 5 tahun, pihaknya telah berhasil menyelesaikan pengembangan pelabuhan sebanyak 24 pelabuhan untuk menunjang tol laut, pengembangan pelabuhan lain berjumlah 118, dan pembangunan kapal perintis 104 unit. Selain itu pembangunan pelabuhan non komersial 136 lokasi, serta pembangunan kapal untuk mendukung program tol laut sebanyak 295 kapal.
"Pengembangan pelabuhan di antaranya pengembangan Pelabuhan Patimban, Pelabuhan Kuala Tanjung dan proyek tol laut," jelasnya.
Untuk meningkatkan bidang logistik, lanjut Agus, Kementerian Perhubungan juga akan menjadikan Pelabuhan Tanjung Priok sebagai pelabuhan hub internasional. Hal tersebut dilihat dari arus bongkar-muat (throughput) peti kemas di Kawasan Pelabuhan Tanjung Priok tahun 2018 yang mencapai 7,5 juta TEUs dan diharapkan dapat terus bertambah menjadi 8 hingga 12 juta TEUs pada 2019.
Lebih lanjut Agus menyampaikan pihaknya telah menyediakan 113 trayek perintis yang dapat melayani masyarakat yang hampir tidak tersentuh kapal komersil. Dalam kesempatan yang sama, Agus juga mengungkapkan pihaknya telah melaksanakan implementasi inaportnet sampai dengan tahun 2019 di 16 pelabuhan.
"Dua pelabuhan kelas I, 11 pelabuhan kelas II, 2 pelabuhan kelas III, dan 1 pelabuhan kelas IV," kata Agus.
"Implementasi ini dalam upaya peningkatan kinerja operasional pelabuhan melalui digitalisasi melalui cargo service dan passenger service," sambungnya.
Adapun capaian yang dihasilkan dari implementasi inaportnet ini yaitu menurunkan biaya logistik dengan memangkas biaya operasional, meningkatkan kelancaran arus barang di pelabuhan, sebagai langkah transparansi waktu pelayanan dan tarif yang dikenakan, serta pelayanan lebih cepat yang awalnya 1-3 hari menjadi 30 menit. Selain itu, pelayanan yang lebih murah dan mudah, meningkatkan kualitas dokumen dan paperless administrasi, peningkatan pelayanan barang di pelabuhan, tracking document, dan container dengan mudah dan transparan, pengelolaan data dan akurasi informasi pelayaran dan manifest.
Agus juga menyatakan kini pelayanan di pelabuhan khususnya pelabuhan utama sudah diberlakukan sistem 24/7 yaitu 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Artinya pelayanan kepelabuhanan dilakukan nonstop tanpa henti.
Selain itu, lanjut Agus, pihaknya berkomitmen untuk meningkatkan kenyamanan penumpang di samping membangun pelabuhan juga memastikan terlaksananya implementasi e-ticketing di pelabuhan secara bertahap.
Di bidang perkapalan dan kepelautan, Agus mengatakan pembangunan sistem pendaftaran kapal dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang maritim melalui Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) terus meningkat. Khusus penyelesaian pas kecil bagi kapal tradisional di bawah GT.7 juga terus dilakukan hingga 2019 ini.
Di bidang kenavigasian, Ditjen Perhubungan Laut dalam kurun waktu 2015-2019, pembangunan sistem telekomunikasi pelayaran telah tercapai 69 unit dari target 87 unit dan pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) mencapai 910 unit dari target 1.008 unit.
Selain itu, Agus mengatakan hal yang membanggakan bagi Indonesia sebagai negara kepulauan pertama adalah memiliki Traffic Separation Scheme (TSS) atau Pemisahan Bagan Lalu Lintas laut di Selat Sunda dan Selat Lombok. TSS ini sudah disahkan di International Maritime Organization (IMO) dan mulai berlaku efektif pada Juni 2020.
Di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, sudah ada 400 fasilitas pelabuhan dan 1.572 kapal berbendera Indonesia yang sudah comply dengan International Ship and Port Facilities Security (ISPS) Code.
Dalam kesempatan tersebut, Agus juga menyampaikan rencana Indonesia untuk mencalonkan diri kembali sebagai anggota Dewan International Maritime Organization (IMO) kategori C periode 2020-2021 yang pemilihannya akan dilakukan pada akhir November 2019 ini.
"Indonesia akan maju kembali mencalonkan sebagai anggota Dewan IMO Kategori C periode 2020-2021. Untuk itu, kami mengajak segenap masyarakat maritim dan stakeholder untuk memberikan dukungan kepada pemerintah Indonesia yang akan berjuang di IMO bulan November nanti," tutup Agus.bazzau52@gmail.com
"Salah satu agenda prioritas yang terdapat di Nawacita yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, serta meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional yang selama ini merupakan tujuan dari penyelenggaraan tol laut," ujar Agus dalam keterangan tertulis, Selasa (22/10/2019).
Berkaitan dengan hal tersebut, Agus juga menjelaskan beberapa capaian kinerja Pemerintah di sektor perhubungan laut dalam 5 tahun ke belakang.
"Komitmen di sektor perhubungan laut dalam membuka keterisolasian dengan memberikan dukungan aksesibilitas terhadap daerah 3TP (Terluar, Terdepan, Tertinggal, dan Perbatasan) melalui penyediaan prasarana," katanya.
Agus menjelaskan, sampai saat ini program tol laut telah memiliki 18 rute/trayek ditambah 2 rute/trayek baru di 2019 ini yang mampu menghubungkan pulau-pulau terluar sehingga distribusi barang-barang kebutuhan pokok berjalan dengan lancar hingga wilayah-wilayah terluar.
"Program ini telah berhasil mengurangi disparitas harga bahan-bahan pokok sehingga menjadi lebih terjangkau bagi masyarakat di Indonesia timur," ucapnya.
Di samping itu, guna meningkatkan kapasitas prasarana transportasi laut serta dalam rangka mewujudkan pelayanan transportasi laut yang andal, berdaya saing, dan memberikan nilai tambah, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut juga telah melakukan pengembangan pelabuhan.
Menurut Agus, dalam kurun waktu 5 tahun, pihaknya telah berhasil menyelesaikan pengembangan pelabuhan sebanyak 24 pelabuhan untuk menunjang tol laut, pengembangan pelabuhan lain berjumlah 118, dan pembangunan kapal perintis 104 unit. Selain itu pembangunan pelabuhan non komersial 136 lokasi, serta pembangunan kapal untuk mendukung program tol laut sebanyak 295 kapal.
"Pengembangan pelabuhan di antaranya pengembangan Pelabuhan Patimban, Pelabuhan Kuala Tanjung dan proyek tol laut," jelasnya.
Untuk meningkatkan bidang logistik, lanjut Agus, Kementerian Perhubungan juga akan menjadikan Pelabuhan Tanjung Priok sebagai pelabuhan hub internasional. Hal tersebut dilihat dari arus bongkar-muat (throughput) peti kemas di Kawasan Pelabuhan Tanjung Priok tahun 2018 yang mencapai 7,5 juta TEUs dan diharapkan dapat terus bertambah menjadi 8 hingga 12 juta TEUs pada 2019.
Lebih lanjut Agus menyampaikan pihaknya telah menyediakan 113 trayek perintis yang dapat melayani masyarakat yang hampir tidak tersentuh kapal komersil. Dalam kesempatan yang sama, Agus juga mengungkapkan pihaknya telah melaksanakan implementasi inaportnet sampai dengan tahun 2019 di 16 pelabuhan.
"Dua pelabuhan kelas I, 11 pelabuhan kelas II, 2 pelabuhan kelas III, dan 1 pelabuhan kelas IV," kata Agus.
"Implementasi ini dalam upaya peningkatan kinerja operasional pelabuhan melalui digitalisasi melalui cargo service dan passenger service," sambungnya.
Adapun capaian yang dihasilkan dari implementasi inaportnet ini yaitu menurunkan biaya logistik dengan memangkas biaya operasional, meningkatkan kelancaran arus barang di pelabuhan, sebagai langkah transparansi waktu pelayanan dan tarif yang dikenakan, serta pelayanan lebih cepat yang awalnya 1-3 hari menjadi 30 menit. Selain itu, pelayanan yang lebih murah dan mudah, meningkatkan kualitas dokumen dan paperless administrasi, peningkatan pelayanan barang di pelabuhan, tracking document, dan container dengan mudah dan transparan, pengelolaan data dan akurasi informasi pelayaran dan manifest.
Agus juga menyatakan kini pelayanan di pelabuhan khususnya pelabuhan utama sudah diberlakukan sistem 24/7 yaitu 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Artinya pelayanan kepelabuhanan dilakukan nonstop tanpa henti.
Selain itu, lanjut Agus, pihaknya berkomitmen untuk meningkatkan kenyamanan penumpang di samping membangun pelabuhan juga memastikan terlaksananya implementasi e-ticketing di pelabuhan secara bertahap.
Di bidang perkapalan dan kepelautan, Agus mengatakan pembangunan sistem pendaftaran kapal dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang maritim melalui Diklat Pemberdayaan Masyarakat (DPM) terus meningkat. Khusus penyelesaian pas kecil bagi kapal tradisional di bawah GT.7 juga terus dilakukan hingga 2019 ini.
Di bidang kenavigasian, Ditjen Perhubungan Laut dalam kurun waktu 2015-2019, pembangunan sistem telekomunikasi pelayaran telah tercapai 69 unit dari target 87 unit dan pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) mencapai 910 unit dari target 1.008 unit.
Selain itu, Agus mengatakan hal yang membanggakan bagi Indonesia sebagai negara kepulauan pertama adalah memiliki Traffic Separation Scheme (TSS) atau Pemisahan Bagan Lalu Lintas laut di Selat Sunda dan Selat Lombok. TSS ini sudah disahkan di International Maritime Organization (IMO) dan mulai berlaku efektif pada Juni 2020.
Di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, sudah ada 400 fasilitas pelabuhan dan 1.572 kapal berbendera Indonesia yang sudah comply dengan International Ship and Port Facilities Security (ISPS) Code.
Dalam kesempatan tersebut, Agus juga menyampaikan rencana Indonesia untuk mencalonkan diri kembali sebagai anggota Dewan International Maritime Organization (IMO) kategori C periode 2020-2021 yang pemilihannya akan dilakukan pada akhir November 2019 ini.
"Indonesia akan maju kembali mencalonkan sebagai anggota Dewan IMO Kategori C periode 2020-2021. Untuk itu, kami mengajak segenap masyarakat maritim dan stakeholder untuk memberikan dukungan kepada pemerintah Indonesia yang akan berjuang di IMO bulan November nanti," tutup Agus.bazzau52@gmail.com
